Jakarta – Skandal korupsi kembali mencoreng nama PT Pertamina (Persero). Terbaru, perusahaan pelat merah tersebut dituding terlibat dalam praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Modus yang digunakan adalah mengoplos Pertalite (bahan bakar dengan oktan rendah) menjadi Pertamax (bahan bakar dengan oktan tinggi), yang kemudian dijual dengan harga lebih mahal.
Kasus ini terungkap setelah investigasi internal dan laporan dari sejumlah pihak yang curiga dengan kualitas BBM yang beredar di pasaran. Diduga, praktik ini telah berlangsung sejak 2018 dan baru terungkap pada awal 2023. Para pelaku, yang diduga melibatkan oknum internal Pertamina dan pihak distributor, telah memanipulasi sistem distribusi BBM untuk keuntungan pribadi.
Menurut sumber yang familiar dengan investigasi ini, pengoplosan dilakukan dengan mencampur Pertalite (RON 90) dengan zat aditif tertentu untuk menaikkan nilai oktannya, sehingga mirip dengan Pertamax (RON 92). BBM oplosan ini kemudian dijual ke konsumen dengan harga Pertamax, padahal kualitasnya tidak sesuai standar.
Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah, mengingat selisih harga antara Pertalite dan Pertamax yang cukup signifikan. Selain merugikan negara, praktik ini juga membahayakan konsumen karena kualitas BBM yang tidak sesuai dapat merusak mesin kendaraan.
Pihak Pertamina telah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka sedang melakukan investigasi mendalam terkait kasus ini. "Kami tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat," kata Corporate Secretary Pertamina.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dikabarkan telah memantau perkembangan kasus ini. Jika terbukti melibatkan korupsi, kasus ini akan menjadi tambahan daftar panjang skandal korupsi di sektor energi yang melibatkan Pertamina dalam beberapa tahun terakhir.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan jika menemukan kejanggalan terkait kualitas BBM yang dibeli. "Kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses distribusi BBM," ujar seorang aktivis antikorupsi.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap sektor energi, terutama BUMN strategis seperti Pertamina, untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
